Anggota DPR apresiasi pembatalan kebijakan vaksin berbayar

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang membatalkan vaksin berbayar individu dan itu menegaskan bahwa Presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat.

"Dengan kebijakan ini, Presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang karena itu tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat. Kementerian Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk segera menindaklanjuti kebijakan Presiden tersebut," kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Presiden batalkan vaksinasi berbayar

Dia menilai agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm bisa dilaksanakan, maka sudah seharusnya Kementerian Kesehatan mengubah Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 19 tahun 2021. Hal itu menurut dia karena PMK tersebut mengatur aturan terkait vaksinasi Gotong Royong individu berbayar.

"Karena itu, langkah awal dan cepat yang perlu dilakukan adalah mengubah PMK dan disesuaikan dengan arahan Presiden," ujarnya.

Saleh menilai, Vaksin Gotong Royong awalnya dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum, dan badan usaha, artinya, jika program tersebut akan dilanjutkan, maka PMK harus segera direvisi.

Menurut dia harus dipastikan bahwa penanggung jawab pembayaran dan biaya vaksinasi tidak dibebankan kepada orang per-orang, sehingga kalau formatnya masih tetap VGR, maka biayanya dibebankan kepada para pengusaha dan pemilik perusahaan.

"Kalau pengusaha dan pemilik perusahaan yang membayar, tentu tidak akan memberatkan individu-individu, dan perlu juga dibuka ruang kepada pihak lain yang mau donasi. Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur, selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target," katanya.

Politisi PAN itu menilai, percepatan pelaksanaan vaksinasi harus segera dilakukan karena Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru saja mengumumkan bahwa secara global baru 25,8 persen yang telah divaksin dosis pertama sementara itu varian-varian baru COVID-19 semakin berkembang.

Menurut dia, Indonesia harus bekerja keras karena ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu dilindungi karena target memvaksin 181,5 juta warga, tidak mudah sehingga semua pihak harus bergotong royong untuk membantu pemerintah.

Selain itu dia mengajak masyarakat perlu mengapresiasi berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan pandemi termasuk tenaga-tenaga medis yang bekerja siang dan malam dan juga beberapa BUMN yang memberikan paket-paket obat dan vitamin gratis kepada masyarakat.

Baca juga: KPK beri catatan terkait pelaksanaan vaksin berbayar cegah korupsi

Anggota DPR apresiasi pembatalan kebijakan vaksin berbayar

0 Response to "Anggota DPR apresiasi pembatalan kebijakan vaksin berbayar"

Post a Comment